nusakini.com--Berkat dukungan koordinasi yang baik, antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Bank Indonesia, angka realisasi inflasi tahun 2016 cukup rendah yaitu 3,02%. Inflasi pada tahun 2016 merupakan inflasi terendah sejak tahun 2010. 

  Pada Tahun 2015, Volatile Food (VP) telah berhasil dikendalikan pada level 4,84%. Jika tidak ada shock VP di akhir tahun, inflasi VP 2016 seharusnya tetap terjaga di kisaran 4%. Terjaganya realisasi selama 2 tahun terakhir dalam kisaran sasaran tersebut, tidak terlepas dari peran dan keberhasilan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam bersinergi dan menjalankan program kerja. 

  Setiap tahun pola kenaikan inflasi selalu terjadi pada komponen harga bergejolak (Volatile Food) dan juga terjadi pada saat Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN), sehingga perlu diwaspadai. TPID harus melakukan ‘extra effort’ di antaranya penajaman fokus dan inovasi dalam penyusunan dan implementasiprogram kerja, pengendalian program tingkat pusat yang mendukung stabiisasi harga serta optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk hal-hal yang lebih produktif. 

  “Tahun 2017, pemerintah berkomitmen menjaga Inflasi VP di angka 4% dengan melakukan extra effort yang diharapkan dapat meredam tekanan Inflasi AP tahun 2017,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution pada acara High Level Meeting Koordinasi Pengendalian Inflasi, di Kantor Bank Indonesia, Rabu (25/1).   

• Sri Lanka dalam Keadaan Ekonomi Darurat karena Harga Bahan Makanan Melonjak
• Ini Kontribusi Kementan Tingkatkan Kesejahteraan Petani, Mengurangi Penduduk Miskin, dan Menjaga Inflasi Rendah
• Harga Pangan Terus Turun, BI Optimistis Inflasi Akhir Tahun di Bawah 3,5%
• BPS: Inflasi Bulan Juli 0,28 Persen
• Inflasi April 0,1, Ini Berkat Harga Beras Turun Karena Panen Raya

  Hadir dalam acara ini yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara, Direktur Eksekutif Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia Juda Agung, Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti dan perwakilan Kementerian/Lembaga terkait. 

Menko Darmin juga menjelaskan terdapat potensi kebijakan energi di 2017 yang menekan Inflasi Administered Prices (AP). “Adanya risiko kenaikan komponen AP di 2017 tersebut sebaiknya direspon dengan memperhatikan keseimbangan fiskal dan moneter,” lanjutnya. 

Senada dengan Menko Perekonomian, Gubernur BI juga menyatakan “Di tahun 2017 kami melihat tantangan dalam pengendalian inflasi tidak lah ringan dan perlu dimitigasi sejak dini. Berdasarkan analisa kami di Bank Indonesia, inflasi 2017 melewati batas atas sasarannya yang terutama disebabkan oleh kebijakan energi,” tambahnya. 

Selain itu, Agus Martowardojo juga menjelaskan koordinasi lintas kementerian dan lembaga baik di tingkat pusat maupun daerah sebaiknya perlu diperkuat untuk mengawal pencapaian sasaran tersebut. Khususnya terkait pengendalian dampak lanjutan dari kebijakan AP dan pengendalian inflasi pangan. 

  Sementara Menteri Keuangan turut memaparkan persoalan inflasi adalah salah satu indikator utama dalam perekonomian. Bukan hanya tentang kemampuan suatu negara untuk menjaga daya beli dari mata uangnya, namun juga menggambarkan daya beli masyarakat secara umum. “Sehingga kemampuan suatu negara untuk menjaga inflasi ini menggambarkan kemampuan dari sisi kebijakan, koordinasi dan logistik. Termasuk juga policy dari ekspor dan impor,” kata Sri Mulyani. (p/ab)